Infrastruktur dan Supratruktur Politik

 Infrastruktur dan Suprastruktur Politik

Infrastruktur politik merupakan kelompok politik yang berada di masyarakat dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik Negara, Infrastruktur politik sering juga disebut dengan substruktur atau mesin politik publik. Biasanya kelompok politik tersebut, terbentuk dengan sendirinya dan langsung berperan menjadi pelaku politik non formal yang memiliki pengaruh dalam kebijakan negara. Tugas dan peran Infrastruktur politik dalam pemerintahan tidak diatur secara resmi oleh konstitusi atau undang-undang negara. Infrastruktur politik sering digunakan sebagai forum dalam pemilihan pemimpin ditingkat desa dan nasional. [1] Infrastruktur politik merupakan struktur politik yang berkembang di dalam masyarakat yang berfungsi :

Ø  Political education, dalam kerangka dan bertujuan untuk pendidikan politik dan mengarah pada kematangan politik dan  demokratisasi.

Ø  Interest articulation merupakan fungsi struktur politik rakyat guna menyeleksi gagasan dan kepentingan yang disampaikan oleh rakyat.

Ø  Interest aggregation, merupakan fungsi struktur politik rakyat guna menterpadukan gagasan dan kepentingan- kepentingan rakyat yang kemudian diperjuangkan oleh struktur politik tersebut pada lembaga-lembaga pembuat kebijakan.

Ø  Political selection, merupakan fungsi struktur politik rakyat dalam proses seleksi dan proses rekrutmen pemimpin negara dan pimpinan politik lainnya.

Ø  Political Communication merupakan  fungsi struktur politik rakyat maupun  struktur politik pemerintah pada proses interaksi antar struktur politik dengan rakyat.[2]

Suprastruktur politik adalah sebuah struktur pemerintahan dalam bidang politik yang terdiri dari lembaga negara serta hubungan dan kekuatannya antara satu dengan yang lainnya. Biasanya, orang akan lebih mengenal struktur kelembagaan ini ketika pemilu sebab beberapa lembaga negara akan memperoleh sosialisasi serta sorotan lebih banyak ke publik.[3] Dalam proses sistem politik, maka infrastruktur politik berada pada fungsi input,  sementara suprastruktur politik berada pada fungsi konversi. Suprastruktur politik berfungsi sebagai :

Ø  rule making, yaitu selaku pembuat kebijakan.

Ø  rule application, yaitu selaku pelaksana kebijakan.

Ø  rule adjudication, yaitu selaku pengawas pelaksanaan kebijakan.[4]

 

____________________________________________________________________________

https://haloedukasi.com/infrastruktur-politik

2.                 Samugyo Ibnu Redjo, “Sistem Politik”, dalam repository.unikom.ac.id, 2020

3.                         https://jagad.id/suprastruktur-politik/

4.                 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Opini Public dan Propaganda

  Opini Publik dan Propaganda Ø   Opini publik Opini merupakan suatu respon aktif terhadap stimulus, suatu respon yang dikonstruksi melalui interpretasi pribadi yang berkembang dari image dan menyumbang image Komponen opini publik adalah, keyakinan, nilai-nilai, dan ekspektasi Faktor Pembentuk Opini Publik 1.      Berkomunikasi dengan dunia luar 2.      Accessibility 3.      Status Sosial 4.      Inovatif Ø   Propaganda Menurut Dan Nimmo (1993): “Propaganda merupakan komunikasi yang digunakan oleh suatu kelompok terorganisasi yang ingin menciptakan partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan suatu massa yang terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi.” Tipologi Propaganda 1.      Propaganda politik 2.      Propaganda sosial 3.      Propaganda agitasi 4.      Propaganda integrasi 5.      Propaganda vertikal 6.      Propaganda horizontal Ø   Hubungan opini pu
Baca selengkapnya

Komunikator dan Saluran Komunikasi Politik

  Komunikator dan Saluran Komunikasi Politik Ø   Komunikator : Meskipun setiap orang boleh berkomunikasi tentang politik, namun yang melakukannya secara tetap dan berkesinambungan jumlahnya relatif sedikit. Walaupun sedikit, para komunikator politik ini memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik. Dan Nimmo (1989) mengklasifikasikan komunikator utama dalam politik sebagai berikut: politikus; professional; dan aktivis.[1] 1.      Politikus: Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif, atau yudukatif. Daniel Katz (dalam Nimmo, 1989) membedakan politikus ke dalam dua hal yang berbeda berkenaan dengan sumber kejuangan kepentingan politikus pada proses politik. Yaitu: politikus ideolog (negarawan); serta politikus partisan. 2.      Profesional: Profesional adalah orang-orang yang menca
Baca selengkapnya

Khalayak Komunikasi Politik

  Khalayak Komunikasi Politik Khalayak Adalah sejumlah orang yang heterogen. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik segera setelah mereka “mengkristal” menjadi opini publik. Menurut Nimmo, opini pubik adalah abstraksi dari khalayak komunikasi politik.[1] Ø   Karakteristik khalayak politik: 1.      Khalayak merupakan peran yang sifatnya sementara 2.      Menjadi tujuan disampaikannya suatu pesan politik 3.      Dapat berubah menjadi sumber atau komunikator politik saat ia memprakarsai penyampaian pesan politik Ø   Tipologi khalayak politik 1.      Publik umum (general public): Merupakan komunitas masyarakat kebanyakan yang seringkali menerima informasi politik secara selintas. Biasanya meliputi lebih dari separuh penduduk. Yang   dalam kenyataannya jarang berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan. 2.      Publik yang penuh perhatian (The Attentive Public): Ialah lapisan masyarakat yang berperhatian. Lapisan masyarakat yang menaruh minat pada perkembangan polit
Baca selengkapnya